[ { "FIELD1": "", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "BAB I\nPENDAHULUAN", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "1.1 Latar Belakang", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (UUD RI 1945). Berdasarkan Undang-Undang Pangan No. 18 tahun 2012, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.\nDalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan. Berdasarkan hal ini, pembangunan ketahanan pangan dan gizi sebagai salah satu upaya penyediaan pangan yang berkelanjutan secara langsung juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017, ketersediaan pangan meliputi peningkatan produksi pangan dalam negeri dan penguatan cadangan pangan nasional.\nMariyani dkk (2017), menyebutkan bahwa ketersediaan pangan dapat diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta berasal dari impor apabila kedua sumber utama tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dan sesuai dengan persyaratan gizi masih menjadi salah satu problematika bagi tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan informasi situasi pangan daerah pada periode tertentu. Informasi situasi pangan tersebut meliputi gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk dikonsumsi penduduk per kapita. Salah satu metode dan pendekatan yang dapat digunakan utuk memperoleh data dan informasi akan produksi, pemanfaatan dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi di suatu wilayah pada suatu periode adalah melalui tabel Neraca Bahan Makanan (NBM).\nKetahanan Pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan dan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah diperoleh rumah tangga, aman dikonsumsi dan dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan dihasilkan dengan bekerjasama suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan\nsub sistem komunikasi. Arah pembangunan ketahanan pangan adalah untuk mewujudkan", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "kemandirian pangan yang mampu menjamin ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga, serta menjamin kondisi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu, melalui pemanfaatan sumberdaya dan budidaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa orientasi pembangunan ketahanan pangan adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi penduduk, baik dari sisi ketersediaan maupun konsumsi pangan berdasarkan sumber daya lokal dan sosial ekonomi budaya masyarakat.\nUntuk mencapai ketahanan pangan masyarakat diperlukan perencanaan pangan dan gizi yang tepat, baik di tingkat nasional maupun wilayah. Perencanaan tersebut memerlukan informasi yang akurat tentang situasi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kerawanan pangan. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 (tiga) sumber yaitu ; produksi dalam negeri, pemasokan pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan yang secara hirarkhis mencakup rumah tangga, regional (kabupaten, kota, propinsi) dan nasional. Namun demikian, penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya, merupakan masalah yang masih harus ditemukan solusinya. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya atau cara yang cepat, teliti dan mudah untuk memahami situasi dan mengembangkan ketersediaan pangan di suatu wilayah pada periode tertentu. Salah satu cara/instrumen untuk memperoleh gambaran situasi tersebut dapat dituangkan dalam suatu neraca atau tabel yang disebut dengan neraca bahan makanan (NBM).\nNeraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (supply), penggunaan/pemanfaatan\n(utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). NBM menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. NBM menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun), serta dalam gram per kapita per hari (gram/kapita/hari). Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan makanan per kapita per hari diterjemahkan ke dalam satuan energi, protein, dan lemak.\nTabel NBM disusun dalam periode tahunan untuk menyajikan informasi ketersediaan\nbahan makanan di wilayah Kota Payakumbuh. Dengan mencermati tabel NBM dari tahun ke", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "tahun dapat diketahui adanya perubahan ketersediaan bahan makanan secara keseluruhan, tingkat kecukupannya menurut jenis gizi. NBM dapat memperkirakan konsumsi pangan secara keseluruhan berdasarkan perspektif ketersediaan bahan makanan, namun NBM tidak dapat menggambarkan situasi ketersediaan pangan pada kondisi musim tertentu. Oleh sebab itu, untuk melengkapi informasi yang dapat disajikan tabel NBM, maka perlu survey konsumsi yang disajikan dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Dengan pendekatan PPH dapat menilai suatu mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan. Semakin tinggi skor mutu pangan menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu\ngizinya.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "Melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) suatu wilayah mendapatkan dasar pertimbangan dalam perencanaan pangan dan gizi. Selanjutnya untuk menilai tingkat keragaman ketersediaan pangan pada suatu wilayah adalah dengan metode Pola Pangan Harapan (PPH). FAO-RAPA mendefinisikan PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Pola pangan harapan dikatakan ideal jika skor PPH suatu daerah adalah 100. Skor PPH mencerminkan situasi kualitas pangan di suatu wilayah.\nMengingat pentingnya ketersediaan pangan bagi suatu wilayah, termasuk Kota Payakumbuh, maka sangat penting untuk dilakukan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH). Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan ketahanan pangan, khususnya ketersediaan pangan. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi aktual ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh terkait dengan pemenuhan ketersediaan pangan\ndalam rangka peningkatan ketahanan pangan Kota Payakumbuh.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "1.2 Pengertian NBM", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "NBM merupakan tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (supply), penggunaan/pemanfaatan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun), memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya / produk turunannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Penyediaan diperoleh dari jumlah total bahan pangan yang diproduksi dikurangi dengan perubahan stok\nditambahkan dengan jumlah impor dan dikurangi dengan jumlah ekspor selama periode", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "tersebut. Sedangkan penggunaan diperoleh dari jumlah total kebutuhan pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, dan penggunaan lain serta bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi manusia. Ketersediaan pangan per kapita untuk dikonsumsi diperoleh dengan membagi ketersediaan bahan makanan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.\nNBM menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita pertahun serta dalam gram per kapita per hari. Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan makanan per kapita per hari dikonversi ke dalam\nsatuan energi, protein, dan lemak.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "1.3 Tujuan Penyusunan NBM", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "Neraca Bahan Makanan disusun untuk menyediakan data dan informasi tentang\npenyediaan/pengadaan dan penggunaan pangan serta ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume maupun zat gizi.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "1.4 Manfaat NBM", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "NBM bermanfaat untuk:\n1) Bahan evaluasi tentang pengadaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi sesuai rekomendasi kecukupan gizi dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012;\n2) Untuk penyusunan pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan;\n3) Bahan acuan dalam perencanaan produksi/pengadaan pangan;\n4) Bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi;\n5) Bahan referensi bagi pemerhati pangan dan gizi.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "2.1 Pangan", "FIELD2": "BAB II TINJAUAN PUSTAKA" }, { "FIELD1": "Pangan merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, serta bergizi seimbang pada tingkat nasional, tingkat daerah, hingga perseorangan secara merata diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pangan merupakan komoditas strategis karena menjadi kebutuhan dasar manusia. Pangan tidak hanya berarti strategis secara ekonomi, namun juga berarti dari segi pertahanan dan keamanan sosial, serta politis. Oleh karena itu, pangan tidak dapat diabaikan dalam kebijakan suatu negara, sehingga pengelolaan pangan secara terencana merupakan suatu kewajiban yang harus diupayakan sebaik-baiknya (Rachman, 2019).", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "Pemenuhan kebutuhan pangan sangat terkait dengan status gizi manusia. Saliem dkk (2020), menyebutkan bahwa asupan makanan yang beragam dan memenuhi standar kecukupan gizi serta seimbang dalam jumlah maupun komposisinya diperlukan untuk membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dan produktif. SDM yang berkualitas merupakan kunci bagi produktivitas nasional dan bagi penguatan daya saing bangsa. Berbagai jenis pangan yang beragam dan memenuhi standar kecukupan gizi tersebut antara lain berasal dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, produk pangan hasil ternak dan ikan, kacang-kacangan, serta sayuran dan buah-buahan.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "Pada proses pemenuhan konsumsi pangan, manusia dihadapkan pada pilihan pembelian dan penggunaan pangan karena setiap individu dibatasi oleh pendapatan, jenis dan banyaknya pangan yang diproduksi dan ketersediaan, serta pengetahuan masyarakat tentang gizi. Suhaimin (2019) menyebutkan konsumsi pangan dan status gizi masyarakat sangat berhubungan erat dengan lingkungan, pola konsumsi dan permintaan dipengaruhi oleh kondisi geografis, maka\npemilihan wilayah menurut daerah perdesaan dan perkotaan juga penting dilakukan.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "Pangan dan gizi sangat berkaitan erat, karena gizi seseorang tergantung pada kondisi pangan yang dikonsumsinya. Masalah pangan antara lain menyangkut ketersediaan pangan dan kerawanan konsumsi pangan yang dipengaruhi oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan\nadat atau kepercayaan yang terkait dengan tabu makanan. Sementara permasalahan gizi tidak", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "hanya terbatas pada kondisi kekurangan gizi, melainkan tercakup pula kondisi kelebihan gizi\n(Rimbawan dan Baliwati, 2004 dalam Suhaimin, 2019).", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "2.2 Ketahanan Pangan", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "Ketahanan pangan merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif. Tidak hanya itu, ketahanan pangan memiliki banyak definisi yang sangat bervariasi. Namun pada umumnya mengacu dari Bank Dunia, 1986 dan Maxwell dan Frankenberger, 1992 (dalam Hanani 2009) yakni “akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all time to sufficient food for a healthy life). Ketahanan pangan rumah tangga sebagaimana hasil rumusan International Congres of Nutrion (ICN) yang diselenggarakan di Roma tahun 1992 mendefinisikan bahwa ketahanan pangan rumah tangga (household food of security) adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari (Susilowati, 2014). FAO, 1992 (dalam Suryani, dkk 2014) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi pada saat semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. Ketahanan pangan dijelaskan dalam 4 pilar, yakni food availability, physicial and economic access to food, stability of supply, and food utilization. Menurut Hanani (2009), berdasarkan definisi ketahanan pangan yang sering menjadi acuan dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi:\n1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu\n2. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses\n3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial\n4. Berorientasi pada pemenuhan gizi\n5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "Chaireni et al. (2020) menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai pangan yang cukup di tingkat wilayah dan masing-masing rumah tangga, serta mampu mengakses pangan dengan cukup untuk semua anggota keluarganya, sehingga mereka dapat hidup sehat dan bekerja produktif. Ada dua prinsip yang terkandung dalam ketahanan pangan, yaitu tersedianya 6 pangan yang cukup dan kemampuan\nrumah tangga untuk mengakses pangan.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "Ketahanan pangan mensyaratkan bahwa setiap rumah tangga dapat mengkonsumsi pangan secara cukup. Standar kecukupan dalam mengkonsumsi sekitar 2.000 kalori dan ketersediaan 2.500 kalori. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 (dalam Hanani 2009), pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya;\n(2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Seperti halnya pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:\n1. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunanya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.\n2. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman bagi kaidah agama.\n3. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.\n4. Terpenuhinya pangan dengan terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan, akses dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan.\nKetersediaan pangan, akses dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh. Jika salah satu sub sistem tidak terpenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.\nSecara rinci penjelasan mengenai sub sistem tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:\n1. Sub sistem ketersediaan (food availability): yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.\n2. Sub sistem akses pangan (food access): yaitu kemampuan semua rumah tangga dan\nindividu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendirim", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan.\n3. Sub sistem penyerapan pangan (food utilization) yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, ari dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu, sanitasi dan keteersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita.\n4. Stabilitas (stability) merupakan dimensi waktu ketahanan pangan yang terbagi dalam kerawanan pangan kronis (cronic food insecurity) dan kerawanan pangan sementara (transitory food insecurity). Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawanan pangan sementara adalah kerawanan pangan yang terjadi secara sementara yang diakibatkan karena masalah kekeringan banjir, bencana, maupun konflik sosial (Hanani, 2009).\nBerdasarkan FIA (2005) dan FSVA (2009) terdapat tiga pilar ketahanan pangan:\n1. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan secara fisik di daerah, yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, impor/perdagangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan dai produksi domestik, masuknya pangan melalui mekanisme pasar, stok pangan yang dimiliki pedagang dan pemerintah, serta bantuan pangan baik dari pemerintah maupun daari badan bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsim kabupaten atau tingkat masyarakat.\n2. Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi diantara kelimanya. Ketersediaan pangan di suatu daeah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut.\n3. Pemanfaatan/utilitas pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya serta kondisi higiene, budaya atau kebiasaan pemberian makan terutama untuk individu yang memerlukan jenis makanan khusus, distribusi makanan dalam rumah\ntangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui,", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "dll) dan status kesehatan masing-masing anggota rumah tangga. Bahkan jika makanan yang tersedia dan dapat diakses, penyerapan tidak efisien dari makanan oleh tubuh akan menyebabkan kekurangan gizi. Pemanfaatan makanan dapat dipengaruhi oleh penyakit endemik, air minum yang tidak aman, sanitasi yang buruk atau kurangnya pengetahuan\ngizi yang tepat, terutama praktik pemberian makan anak.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "2.3 Ketersediaan Pangan", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "Pada pasal 12 UU Pangan No 18 tahun 2012 ditekankan pada pentingnya aspek penyediaan pangan dalam rangka kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan tersebut ditekankan pula produksi pangan dalam negeri sebagai prioritas utama dan impor pangan hanya dilakukan apabila produksi pangan dan cadangan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.\nMenurut Undang-undang No.18 Tahun 2012, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Dewan Ketahanan Pangan (2019) menyebutkan ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan secara fisik di daerah, yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, impor/perdagangan maupun bantuan pangan.\nKetersediaan pangan ditentukan dari produksi domestik, masuknya pangan melalui mekanisme pasar, stok pangan yang dimiliki pedagang dan pemerintah, serta bantuan pangan baik dari pemerintah maupun dari bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau tingkat masyarakat. Ketersediaan pangan merupakan sub sistem dari ketahanan pangan, yaitu tersedianya pangan dalam jumlah cukup, aman, bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan.\nKetersediaan pangan harus mencukupi pangan yang didefiisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat (Hanani, 2009). Ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara ekspor dan impor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup\njumlah dan jenisnya, serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "2.4 Angka Kecukupan Gizi", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "Gizi adalah keseluruhan dari berbagai proses dalam tubuh makhluk hidup untuk menerima bahan-bahan dari lingkungan hidupnya dan menggunakan bahan-bahan tersebut agar menghasilkan berbagai aktivitas penting dalam tubuhnya sendiri (Hartono dan Kristiani, 2011). Pengertian gizi menurut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan komponen yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehaan manusia. Tingkat pemenuhan gizi masyarakat dapat dilihat dari Angka Kecukupan Gizi (AKG).\nPeraturan Menkes No. 28 Tahun 2019 menyebutkan AKG adalah suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Angka Kecukupan Gizi atau AKG memiliki kegunaan utama yaitu:\na. Acuan dalam menilai kecukupan gizi\nb. Acuan dalam menyusun makanan sehari-hari termasuk perencanaan makanan di institusi\nc. Acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional\nd. Acuan pendidikan gizi\ne. Acuan label pangan untuk mencantumkan informasi nilai gizi 10\nDalam Peraturan Menkes No. 28 Tahun 2019 Pasal 4 dijelaskan bahwa rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 Kkal dan 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi. Untuk kalori (energi) disebut juga AKE (Angka Kecukupan Energi) yaitu prosentase AKE aktual dibagi dengan AKE normatif dikalikan 100; untuk protein disebut AKP (Angka Kecukupan Protein) yaitu prosentase AKP aktual dibagi dengan AKP normative dikalikan 100. Dari berbagai penelitian, perbedaan AKG ditingkat persediaan dengan AKG ditingkat konsumsi diperkirakan antara\n10-20%.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "2.5 Neraca Bahan Makanan", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "FAO dalam panduannya menyatakan bahwa “Food balance sheet present a comprehensive picture of the pattern of a country’s food supply during a specified reference\nperiod” yang artinya sebagai tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "penyediaan (supply) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu\nsatu tahun).", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "Neraca bahan makanan (NBM) menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Penyediaan diperoleh dari jumlah total bahan pangan yang diproduksi dikurangi dengan jumlah total yang diekspor selama periode tersebut. Sedangkan penggunaan diperoleh dari total kebutuhan pangan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, serta bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi manusia. Ketersediaan per kapita untuk dikonsumsi diperoleh dengan membagi ketersediaan bahan makanan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.", "FIELD2": "" }, { "FIELD1": "NBM menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita per tahun serta dalam gram per kapita per hari. Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersediauntuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan pangan per kapita per hari dikonversi kedalam satuan energi, protein dan lemak. NBM dapat digunakan untuk:\n1. Mengetahui jumlah penyediaan pangan, penggunaan pangan dan ketersediaan pangan per kapita untuk konsumsi penduduk.\n2. Mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan.\n3. Mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi kecukupan gizi dan pola pangan harapan dari aspek ketersediaan.\n4. Bahan acuan dalam perencanaan produksi/pengadaan pangan.\n5. Bahan penyusunan kebijakan pangan dan gizi.", "FIELD2": "" } ]